perangkat daerah provinsi. Perangkat Daerah Provinsi . perangkat daerah provinsi

2. pdf Lihat Abstrak Diunduh Sebanyak: 1146: QR Code: Sosial Media Link dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah; b. Baca juga: Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai hak:. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa. Tahun. Lembaran Daerah Provinsi. Medan Merdeka Selatan No. Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut : 1. Beranda. Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi . STATUS PERATURAN. 8. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. 000 29. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022. Sedangkan Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung, 1. baliprov. ABSTRAK: bahwa kedudukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor. 2021. E-Renja, Kategori ini disediakan bagi Organisasi Perangkat Daerah provinsi Sumatera Selatan, yang berjumlah 51 OPD. 7. 01. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa. 9. / Peraturan Gubernur. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat. 6. Pasal 7 Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. Setiap OPD provinsi Sumatera Selatan mempunyai nama pengguna masing-masing. SKPD2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH. 000 0 0 29. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. by admin-brida. Peraturan yang mengatur segala hal mengenai provinsi ada dalam UU RI No. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya. Perda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki Undang-Undang tersendiri, maka keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan. %PDF-1. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, TugasPERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. E. Target Capaian Pelaksanaan Rencana Strategis 2019-2024. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang. PERANGKAT DAERAH ( RENJA - PD ) TAHUN 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. 1 Telaahan terhadap Kebijakan. Perangkat Daerah Provinsi . PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. Pasal 18 ayat (6) UUD, UU No. UMUM Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Lokasi Kegiatan : OPD Provinsi Jumlah Tahun 2019 : Rp 702. Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c. jabarprov. 8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Medan Merdeka Selatan No. Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan atas keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah; e. Website resmi PPID DKI Jakarta. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah; Mengingat : 1. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan. 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah merupakan. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 32. 4 Juli 1950) jo. (1) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembarankegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026. 1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1. (Foto: Biro Umum dan ASD) Biro Umum dan ASD – Biro Umum. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat. idPeraturan Daerah (Perda) ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel; b. HERY DOSINAEN, S. Diubah dengan : PERGUB Prov. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Saat ini BAZNAS Provinsi telah dibentuk di 34 provinsi. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat lokal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan roda pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 01. (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur,. Tahun 2008 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Map Lokasi. ABSTRAK: bahwa Pengisian Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun. 1 Renon Denpasar – Bali Telp. 11 Tabel 2. 2. U. 5. 15. pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Tugas sekretariat daerah adalah membantu gubernur dalam menyusun kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, atau kesejahteraan. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti; c. 8. Alur Penyusunan Rencana Kerja . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan. Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah, (pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019). Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. U. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD yang. Undang -Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Perda Dan Perkada, BUMD, Pelayanan Publik, Kawasan Khusus Dan Kawasan Perbatasan Negara, Desa, Tindakan Hukum Terhadap Aparatur. E. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. 12. Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110 Telp: +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax: +62 21 382 3252 Email: ppid@jakarta. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Organisasi SETDA ProvinsiSTATUS PERATURAN. Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra-PD dan Renja-PD. Toggle the table of contents. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah: T. Perangkat Daerah. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024 DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa TimurVisi dan Misi Biro Organisasi dan Kepegawaian. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. E. 1, jdih. Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 21. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Sekretariat Daerah merupakan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang. Sedangkan Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021. 12. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Tabel T-C. U. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Provinsi. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah: T. PERANGKAT DAERAH Pasal 6 (1) Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata berbentuk Dinas. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka reformasi birokrasi di bidang kelembagaan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah. 7. KETENTUAN UMUM . Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. daerah yang pada umumnya sudah meng-implementasikan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mulai januari 2017. 3. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan. PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119, Indonesia, Telp (0721) 482859-0, 486711-0 Fax (0721) 486396. 5. 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat. Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 23. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082), diubah. 4 Lihat pula. Visi dan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Sulawesi Selatan di dalam RPJMD Provinsi. H. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 1. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang. 10. Kolom (7) diisi dengan jumlah seluruh perangkat daerah di provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Selain menjabat sebagai kepala. Peraturan Perundang-undangan. Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan. 2. Adapun organisasi perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat. Yani, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78112 Telepon: (0561) 736541 WA Pengaduan: 089518510075 Email. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam menyusun organisasi. 6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu. 8. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 T ah u n 2012 ten t a n g Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah Provinsi.